Beberapa pekan lalu (09/06/2009) JK - Wiranto mengunjungi wakil petinggi Gereja Katolik di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) - Jakarta. Sehari sebelumnya kandidat capres dan cawapres yang sama juga mengunjungi para petinggi Gereja Kristen di Gedung Persatuan Gereja Indonesia (PGI). Agenda yang dibicarakan berkaitan dengan pilpres 2009, dimana harus ada dialog kepentingan antara para elite politik dan kepentingan pemuka agama. Dari sisi pemuka agama kepentingan yang diajukan kepada para elite politik adalah kalau nanti terpilih menjadi pemimpin RI, perlindungi terhadap hak-hak para konstituen minoritas, seperti kebebasan beragama termasuk mendirikan tempat ibadah mutlak difasilitasi. Demikianpun hak-hak lainnya sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945. Sementara dari sang elite politik, kepentingan yang mau didapatkan dari para konstituen minoritas adalah dukungan suara untuk memenangkan pilpres 2009.
Dalam studi ilmu politik terutama dari sudut pendekatan ”elite politik” pertemuan yang intens antara konstituen dengan para elite politik seperti yang dilakukan oleh JK - Wiranto dan para kandidat capres dan cawapres lainnya menjelang pemilu ibaratnya para pengusaha dan penjual yang menjajakan barang dagangan mereka berupa agenda dan program politik yang kemudian ditawarkan dalam sebuah pasar terbuka bernama pemilihan umum. Anggota masyarakat lain hanya berperanan memilih dan membeli dagangan yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan sangat tergantung dari kesungguhan, kecerdasan dan daya tarik sang kandidat yang melakukan tugas para entrepreneur dalam bidang politik.
Kedekatan seseorang dengan keputusan politik dan kekuasaan politik dapat dibandingkan dengan kedekatan seorang nasabah terhadap bank untuk mendapatkan kredit. Dalam kedua keadaan tersebut yang diperlukan adalah kesanggupan untuk mendapatkan akses dan kemampuan menciptakan kepercayaan. Demikian pun persaingan antara elite politik berlaku menurut kompetitif, yang didasarkan pada kreativitas, tanggungjawab serta kemahiran memberikan respon cepat. Mampukah JK – Wiranto beserta para kandidat lainnya menjaga kepercayaan dari konstituen minoritas dengan merealisasikan berbagai persoalan bersama, yakni masalah penegakan hukum yang adil, perlindungan hak-hak minoritas seperti kebebasan beribadah termasuk kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, pemberhentian perda-perda yang kontras dengan UUD 1945, keadilan di bidang ekonomi, dan akses pendidikan yang merata kepada semua rakyat, dlsbnya. Belum bisa dibuktikan.
Iklan dari KPU ”Pemilih Cerdas memilih Pemimpin yang Berkualitas” tidak lain mengundang kita untuk memilih pemimpin yang mampu melindungi hak-hak semua warganegaranya termasuk hak kaum minoritas. Dengan kata lain sebagai konsumen politik yang cerdas perlu memilih pemimpin politik yang punya tingkat toleransi terhadap berbagai pendapat yang berbeda (seperti halnya tingkat toleransi terhadap berbagai produk yang dijajakan di pasar), kemampuan untuk mengambil beberapa keputusan politik setelah meninjau semua pendapat yang ada (seperti keputusan untuk membeli beberapa produk setelah melihat segala sesuatu yang ditawarkan), dan suatu budaya politik yang didasarkan pada pengendalian diri (yang dapat dibandingkan dengan sikap hemat dan sikap asketis seorang kapitalis sejati).
Syarat-syarat tersebut dibutuhkan karena para elite politik bertugas untuk menerjemahkan pluralisme sosial menjadi persaingan untuk memperebutkan posisi dan pengaruh, yang berlangsung secara tajam melalui kompetisi dan tawar-menawar (bargaining), tetapi tanpa menggunakan kekerasan (seperti halnya orang tidak dapat dipaksa untuk membeli atau menjual sesuatu dalam pasar). Dan semoga kita mampu menjadi konsumen politik yang cerdas untuk memilih pemimpin yang berkualitas.
