The previous theme for our gathering prayer was about “CHANGE”. What impressed me a lot about this topic is that people could shared honestly what they really feel and experience the rapid changes in their lives. We are experiencing an epic shift in the way we think and feel about ourselves and our jobs, about the way we live, and about the future itself. And yet changes even if predictable, is almost always perceived as threatening. Even small changes are sources of tension. In daily live there are times when everything goes against us, suffering or misunderstanding touches our lives, our plans fail and what we do for other’s is not appreciated. In that way we can say that most change, however doesn’t come in such neatly defined segments; it seems constant and unrelenting. That makes it bigger threat because there is no relief, no easy measure of success, no sense of closure – ever. Change in such an environment requires courage, character, a broader perspective, and above all persistence.
To understand this, let me tell you two real short story. First, from the life of our Lord, Jesus Christ. It is wrong to think that our Christian lives will be smooth that if we keep the commandments and say our prayers all will be sweet and light, comfort and consolation. Christ never promised this. He told us that our way would be straight, steep and narrow and that in the world we would have distress. But He also told us that he would support and sustain us. “FEAR NOT’ he said, “ I have overcome the world,” and this empowers us to challenge ourselves to be with the Lord and his people. If we only preserve with what is ‘popular’ we will do little worthwhile for Christ or his kingdom or indeed for any other cause. Christ wants follower who can share in his passion. There is no easy or short cut and it’s vain to look for them. The celebration of resurrection which is the hope, strength and joy Christian, revives our hearts and souls. In resurrection we glimpse our own final ultimate triumph as he has overcome the world by his power. We shall do the same by loving and trusting him. I think it is easy to suffer, endure with courage, and struggle with cheerfulness and joy, when we know that we are in battle of victory.
Second story is about Liu Shikun who placed second to Van Cliburn in the 1958 Tchaikovsky Competition, was imprisoned in 1967 in China. During the entire six years he was held, he was denied the used of a piano. Soon after his release he was back on tour, and critics wrote in astonishment that his musicianship was better than ever. “How did you do this?” one asked. “You had no chance to practice for six years.” Liu replied, “I did practice, every day. I rehearsed every piece I had ever played, note by note, in my mind.”
So what can we learned from these stories is that we need to be persistent with our work no matter how little works that it may be, but it effect to our lives. Because persistence as Calvin Coolidge said that nothing in the world can take the place of persistence. Talent will not; nothing is more common than unsuccessful men of talent. Genius will not…the world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent.. the slogan ‘press on’ has solved and always will solve the problems of human race.
Jumat, 05 Maret 2010
Senin, 11 Januari 2010
Simulakra sang Pahlawan dalam Era Digitalisasi
Setiap komunitas dan babak peradaban hidup manusia memiliki pahlawan. Disebut pahlawan karena mempunyai “kelebihan khusus” dan melakukan hal-hal yang jauh melampaui kemampuan orang-orang biasa. Herkules dalam kebudayaan Yunani kuno, misalkan, dianggap sebagai seorang pahlawan karena mempunyai karakter superhuman, menyerupai setengah dewa dan punya kelebihan di luar daripada manusia biasa. Begitu juga dengan Aleksander Agung, yang mampu menaklukkan teritori yang sangat luas dari Yunani sampai India dan melingkupi 14.000 mil ke arah Timur Yunani. Karena kemampuannya itu, masyarakat kemudian mengabadikan jasa dan pengorbanan Aleksander dengan membuat patung khusus untuknya.
Lewat ilmu sejarah kita mengenal begitu banyak pejuang nasional yang dengan caranya masing-masing memperjuangkan negeri Indonesia ini bebas dari keterbelengguhan kolonialisme Belanda. Kepahlawanan para pejuang nasional bukan terutama karena jasa khusus yang telah mereka sumbangkan, tetapi lebih pada pengorbanan khusus yang tak tergantikan, yaitu hidup dan nyawa mereka sendiri. Poin inilah yang membedakan mereka dengan para ilmuwan, ekonom, dan politikus. Penemu mesin uap, pesawat telepon, atau penemu penisilin dan berbagai obat untuk penyakit yang sebelumnya tidak terobati, demikian pula penemuan di bidang fisika dan teknologi, telah mengubah nasib jutaan orang, tetapi para penemu itu tidak dijadikan pahlawan. Jasa mereka mungkin dihargai dengan hadiah Nobel pada masa sekarang, atau dengan mengabadikan nama mereka pada gedung-gedung penting, jalan, institusi pendidikan, atau lembaga penelitian. Tetapi tetap saja mereka tidak disebut Pahlawan. Dengan kata lain pahlawan bukanlah orang yang memberikan jasa khusus tetapi mereka yang memberikan pengorbanan khusus. Berjasa berarti memberikan sesuatu, tetapi berkorban berarti kehilangan sesuatu. ‘Pengorbanan khusus’ seorang pahlawan dari masa ke masa selalu mengalami evolusi makna. Pengorbanan khusus seorang pahlawan kini lebih banyak dikonstruksi oleh realitas media informasi dan tekhnologi yang serba canggih. Karena dibentuk oleh media, maka pahlawan tidak hanya tentang tokoh negara, tokoh politik, atau sang jendral, tapi juga para “orang biasa,” hal ihwal seseorang yang dipilih dari kumpulan massa.
Seorang sejarahwan seni rupa Indonesia, Sanento Yuliman, dalam esainya yang berjudul Dalam Bayang Sang Pahlawan, menyebut bahwa “pahlawan adalah tokoh teatrikal. Untuk jadi pahlawan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat seni teater; ia mesti cukup agung, cukup dramatis, cukup fiktif, namun meyakinkan.” Para pahlawan dari masa klasik menjalani proses revisi dan “penyuntingan” yang sangat lama, hingga mereka tampil agung, dramatis, meski fiktif tapi sangat memesona. Namun, di zaman perputaran dan pertukaran modal yang digerakkan media yang beroperasi secara global, proses penyuntingan “sang pahlawan” bukan hanya terburu-buru: ia bahkan lebih sering jadi instan, menjadikan pahlawan dalam model “paket siap saji.” Sudah tidak aneh, kita tahu, jika sang pahlawan tegak berdiri di atas pentas kekuasaan, yang kini berwujud auditorium teater multimedia yang megah, lengkap dudukung kecanggihan teknologi representasi audiovisual: dengan demikian, jauh lebih penting sebagai suatu tontonan yang tak hanya agung dan meyakinkan, melainkan juga menguntungkan.
Menimbang proses “penyuntingan,” disinggung Senanto, kini bisa dikaitkan pada hasil kontemplasi Jean Baudrillard ketika menyebut the obscene of power. Baudrillar merumuskan apa yang dimaksud the obscene sebagai the loss of scene. Istilah scene dalam kamus pemikiran Baudrillard, berarti “the very possibility of creating a space where things transform themselves, to play in another way, and not at all in their objective determination.” (Guy Bellavance, Baudrillard live. Mike Gane, ed., London, Routledge, 1993, hlm.61-63).
Scene adalah pengertian dimana setiap orang diundang untuk turut menyimpulkan, dengan demikian adalah juga suatu ruang kebebasan dari konvensi: sebuah ruang tempat seseorang masih dapat menyatakan semacam jarak agar bisa menempatkan diri di luar alam aturan dan ketetapan sehingga tak sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Dalam masa situasi ledakan obscenity, ungkap Baudrillard, “the possibility of interventing an enchanted space... and the possibility of playing on that stance are lost.” Demikianlah, sehingga obscenity juga bisa dianggap sebagai ‘total promiscuity of things.” (Zygmunt Bauman, Scene and Obscene, London 2002, hlm 280).
“Kenyataan” ini adalah bagian dari kesimpulan Baudrillard tentang dunia baru kita yang disebutnya sebagai simulakra, kondisi ketika perbedaan antara realitas dan simulasinya tak lagi bisa dibedakan; situasi ketika pertanyaan ihwal “what is real” dan what is not” tak lagi relevan diajukan. Apa yang terjadi bukan lagi soal realitas yang kini makin dijauhkan oleh simulakra, melainkan soal ketiadaan cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya nyata, seperti juga bila kita diharuskan menjawab pertanyaan: “bagaimana sesuatu bisa kita anggap lebih nyata dari yang lainnya?”
Konsekuensi cara pandang seperti itu membentuk persepsi kita bahwa media seolah telah jadi kaki tangan sang massa, memproduksi cita rasa mereka, minat mereka pada berbagai tontonan, serta membangun bermacam-macam fantasi dan cara hidup. Intinya, memproduksi kondisi pupusnya batas-batas antara kesadaran massa fantasmagoria media.
Akibat lanjutnya adalah antara pahlawan dengan idola tak bisa dibedakan, malah idola bisa disejejerkan dengan sang pahlawan. Padahal dari segi karakter yang paling sublim yang dimiliki sang pahlawan adalah nilai keberanian mengambil pilihan (choice) dalam keadaan sulit dan tindakan (action) dengan mengedepankan nilai-nilai yang benar (correct values).
Dalam soal pilihan banyak orang melarikan diri ketika diperhadapkan dengan pilihan sulit. Bahkan demi menghindari resiko, mereka tidak memilih sama sekali. Tidak demikian dengan pahlawan. Ia selalu memiliki keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan pilihan yang ada. Kalau kita pernah menonton film Braveheart yang mengisahkan jiwa heroisme William Wallace, di dalam film itu dikisahkan bahwa ia memutuskan memilih untuk berteriak “Merdeka!” meski dia harus dihukum mati oleh pasukan Inggris. Begitu pula pilihan sulit ini dibuat oleh para pahlawan nasional kita meski harus kehilangan kedudukan, bahkan nyawa mereka. Kemudian, selain memilih, seorang pahlawan juga bertindak sesuai dengan apa yang sudah dia pilih. Banyak orang sudah menentukan pilihannya, tetapi kemudian tidak melaksanakan pilihannya dengan sungguh-sungguh.
Seorang pahlawan sejati akan memilih dan bertindak berdasarkan nilai dan prinsip yang benar. Prinsip kebenaran selalu bersifat umum dan tidak berkaitan dengan agama tertentu. Kejujuran, mengutamakan kepentingan orang banyak, memberi orang lain sesuai dengan haknya, bertanggung jawab, dan adil kepada semua orang adalah contoh prinsip-prinsip kebenaran umum yang berlaku setiap agama dan setiap kehidupan di dunia. (Anthony Dio Martin, November 2008).
Pendek kata, di era situasi simulacra, seorang pahlawan yang nota benenya merupakan agen perubahan sosial adalah seseorang yang mampu menginspirasikan keyakinan dan kepercayaan kita, yang merepresentasikan nilai-nilai tertinggi dari peradaban dan mampu mengkomunikasikan nilai-nilai peradaban tersebut serta mempunyai cita rasa yang baik tentang dirinya dan tanggungjawabnya kepada diri sendiri dan orang lain. Atau dalam bahasa Nandini Cardosa, seorang penyair asal Goa India menyebutkan, “Pahlawan setiap hari adalah orang-orang yang menyentuh hati kita. Dan mereka meninggalkan jejak kaki di hati kita yang mengubah kehidupan kita selamanya.”
Lewat ilmu sejarah kita mengenal begitu banyak pejuang nasional yang dengan caranya masing-masing memperjuangkan negeri Indonesia ini bebas dari keterbelengguhan kolonialisme Belanda. Kepahlawanan para pejuang nasional bukan terutama karena jasa khusus yang telah mereka sumbangkan, tetapi lebih pada pengorbanan khusus yang tak tergantikan, yaitu hidup dan nyawa mereka sendiri. Poin inilah yang membedakan mereka dengan para ilmuwan, ekonom, dan politikus. Penemu mesin uap, pesawat telepon, atau penemu penisilin dan berbagai obat untuk penyakit yang sebelumnya tidak terobati, demikian pula penemuan di bidang fisika dan teknologi, telah mengubah nasib jutaan orang, tetapi para penemu itu tidak dijadikan pahlawan. Jasa mereka mungkin dihargai dengan hadiah Nobel pada masa sekarang, atau dengan mengabadikan nama mereka pada gedung-gedung penting, jalan, institusi pendidikan, atau lembaga penelitian. Tetapi tetap saja mereka tidak disebut Pahlawan. Dengan kata lain pahlawan bukanlah orang yang memberikan jasa khusus tetapi mereka yang memberikan pengorbanan khusus. Berjasa berarti memberikan sesuatu, tetapi berkorban berarti kehilangan sesuatu. ‘Pengorbanan khusus’ seorang pahlawan dari masa ke masa selalu mengalami evolusi makna. Pengorbanan khusus seorang pahlawan kini lebih banyak dikonstruksi oleh realitas media informasi dan tekhnologi yang serba canggih. Karena dibentuk oleh media, maka pahlawan tidak hanya tentang tokoh negara, tokoh politik, atau sang jendral, tapi juga para “orang biasa,” hal ihwal seseorang yang dipilih dari kumpulan massa.
Seorang sejarahwan seni rupa Indonesia, Sanento Yuliman, dalam esainya yang berjudul Dalam Bayang Sang Pahlawan, menyebut bahwa “pahlawan adalah tokoh teatrikal. Untuk jadi pahlawan, seseorang harus memenuhi syarat-syarat seni teater; ia mesti cukup agung, cukup dramatis, cukup fiktif, namun meyakinkan.” Para pahlawan dari masa klasik menjalani proses revisi dan “penyuntingan” yang sangat lama, hingga mereka tampil agung, dramatis, meski fiktif tapi sangat memesona. Namun, di zaman perputaran dan pertukaran modal yang digerakkan media yang beroperasi secara global, proses penyuntingan “sang pahlawan” bukan hanya terburu-buru: ia bahkan lebih sering jadi instan, menjadikan pahlawan dalam model “paket siap saji.” Sudah tidak aneh, kita tahu, jika sang pahlawan tegak berdiri di atas pentas kekuasaan, yang kini berwujud auditorium teater multimedia yang megah, lengkap dudukung kecanggihan teknologi representasi audiovisual: dengan demikian, jauh lebih penting sebagai suatu tontonan yang tak hanya agung dan meyakinkan, melainkan juga menguntungkan.
Menimbang proses “penyuntingan,” disinggung Senanto, kini bisa dikaitkan pada hasil kontemplasi Jean Baudrillard ketika menyebut the obscene of power. Baudrillar merumuskan apa yang dimaksud the obscene sebagai the loss of scene. Istilah scene dalam kamus pemikiran Baudrillard, berarti “the very possibility of creating a space where things transform themselves, to play in another way, and not at all in their objective determination.” (Guy Bellavance, Baudrillard live. Mike Gane, ed., London, Routledge, 1993, hlm.61-63).
Scene adalah pengertian dimana setiap orang diundang untuk turut menyimpulkan, dengan demikian adalah juga suatu ruang kebebasan dari konvensi: sebuah ruang tempat seseorang masih dapat menyatakan semacam jarak agar bisa menempatkan diri di luar alam aturan dan ketetapan sehingga tak sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Dalam masa situasi ledakan obscenity, ungkap Baudrillard, “the possibility of interventing an enchanted space... and the possibility of playing on that stance are lost.” Demikianlah, sehingga obscenity juga bisa dianggap sebagai ‘total promiscuity of things.” (Zygmunt Bauman, Scene and Obscene, London 2002, hlm 280).
“Kenyataan” ini adalah bagian dari kesimpulan Baudrillard tentang dunia baru kita yang disebutnya sebagai simulakra, kondisi ketika perbedaan antara realitas dan simulasinya tak lagi bisa dibedakan; situasi ketika pertanyaan ihwal “what is real” dan what is not” tak lagi relevan diajukan. Apa yang terjadi bukan lagi soal realitas yang kini makin dijauhkan oleh simulakra, melainkan soal ketiadaan cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya nyata, seperti juga bila kita diharuskan menjawab pertanyaan: “bagaimana sesuatu bisa kita anggap lebih nyata dari yang lainnya?”
Konsekuensi cara pandang seperti itu membentuk persepsi kita bahwa media seolah telah jadi kaki tangan sang massa, memproduksi cita rasa mereka, minat mereka pada berbagai tontonan, serta membangun bermacam-macam fantasi dan cara hidup. Intinya, memproduksi kondisi pupusnya batas-batas antara kesadaran massa fantasmagoria media.
Akibat lanjutnya adalah antara pahlawan dengan idola tak bisa dibedakan, malah idola bisa disejejerkan dengan sang pahlawan. Padahal dari segi karakter yang paling sublim yang dimiliki sang pahlawan adalah nilai keberanian mengambil pilihan (choice) dalam keadaan sulit dan tindakan (action) dengan mengedepankan nilai-nilai yang benar (correct values).
Dalam soal pilihan banyak orang melarikan diri ketika diperhadapkan dengan pilihan sulit. Bahkan demi menghindari resiko, mereka tidak memilih sama sekali. Tidak demikian dengan pahlawan. Ia selalu memiliki keberanian untuk mengambil keputusan berdasarkan pilihan yang ada. Kalau kita pernah menonton film Braveheart yang mengisahkan jiwa heroisme William Wallace, di dalam film itu dikisahkan bahwa ia memutuskan memilih untuk berteriak “Merdeka!” meski dia harus dihukum mati oleh pasukan Inggris. Begitu pula pilihan sulit ini dibuat oleh para pahlawan nasional kita meski harus kehilangan kedudukan, bahkan nyawa mereka. Kemudian, selain memilih, seorang pahlawan juga bertindak sesuai dengan apa yang sudah dia pilih. Banyak orang sudah menentukan pilihannya, tetapi kemudian tidak melaksanakan pilihannya dengan sungguh-sungguh.
Seorang pahlawan sejati akan memilih dan bertindak berdasarkan nilai dan prinsip yang benar. Prinsip kebenaran selalu bersifat umum dan tidak berkaitan dengan agama tertentu. Kejujuran, mengutamakan kepentingan orang banyak, memberi orang lain sesuai dengan haknya, bertanggung jawab, dan adil kepada semua orang adalah contoh prinsip-prinsip kebenaran umum yang berlaku setiap agama dan setiap kehidupan di dunia. (Anthony Dio Martin, November 2008).
Pendek kata, di era situasi simulacra, seorang pahlawan yang nota benenya merupakan agen perubahan sosial adalah seseorang yang mampu menginspirasikan keyakinan dan kepercayaan kita, yang merepresentasikan nilai-nilai tertinggi dari peradaban dan mampu mengkomunikasikan nilai-nilai peradaban tersebut serta mempunyai cita rasa yang baik tentang dirinya dan tanggungjawabnya kepada diri sendiri dan orang lain. Atau dalam bahasa Nandini Cardosa, seorang penyair asal Goa India menyebutkan, “Pahlawan setiap hari adalah orang-orang yang menyentuh hati kita. Dan mereka meninggalkan jejak kaki di hati kita yang mengubah kehidupan kita selamanya.”
Minggu, 20 Desember 2009
100 Hari Kerja Pemerintahan SBY dan Pemberantasan Korupsi
Salah satu prioritas program kerja 100 hari dari kabinet Indonesia Bersatu jilid II adalah pemberantasan korupsi. Program itu kini hampir usai, namun belum ada tanda-tanda signifikan yang bisa mengubah wajah negri ini dari label negara terkorup di dunia. Lihat saja penanganan kasus skandal Bank Century semakin hari semakin tidak jelas juntrungannya ke mana. Tidak heran bila masyarakat mulai bertanya keseriusan pemerintah memberantas korupsi dan mengapa pemerintah tak punya taring untuk memberantas korupsi?
Sedikitnya ada dua penyebab ketidakmampuan (impotensi) pemerintah memberantas korupsi. Pertama, korupsi sangat lekat dengan kekuasaan, kewenangan dan pemilikan senjata, dimana kesemuanya dimiliki oleh pemerintah beserta jajaran perangkat hukumnya seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan sejumlah lembaga pengawasan. Artinya, pihak yang paling potensial melakukan korupsi adalah pemerintah. Pada saat perilaku korup sudah menjadi budaya pemerintahan, maka setiap usaha pemberantasan korupsi sama halnya dengan mission imposible.
Kedua, pemberantasan korupsi sulit dilakukan karena perilaku korup pada dasarnya merupakan struktur yang terdapat dalam rasio pelaku sebagai hasil sedimentasi dari perulangan praktik korupsi yang berjalan dari waktu ke waktu. Praktik korupsi yang bisa dilakukan berulang-ulang oleh pelaku ini, memiliki implikasi pada terbaliknya cara pikir. Nikmat pribadi karena pemilikan materi yang berlimpah, disertai dengan miskinnya kesadaran moral, akhirnya menyeret pelaku pada keyakinan bahwa melakukan korupsi lebih rasional dibanding menghindarinya. Semakin banyak pengalaman korupsi, semakin wajar dan rasional pula perilaku tersebut di mata pelakunya.
Penilaian masyarakat yang telah terkena dampak kapitalisme dan materialisme, yang meletakan standar kesuksesan seseorang dari harta kekayaan yang dimiliki, menambah kuat rasionalitas korupsi ini. Standar ini memicu semangat pelaku untuk memiliki materi yang sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, bahkan dengan cara melanggar aturan dan hukum. Kita dapat mengatakan bahwa keserakahan terhadap materi ini juga diakibatkan oleh implikasi dari budaya kapitalisme yang sangat mengagungkan harta milik. Sejumlah pengamat menilai bahwa biang keladi korupsi adalah kapitalisme serta sekutu sejarahnya, yaitu, kolonialisme (Klitgaard, 1998:85). Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan kapitalisme, namun hampir tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya fenomena kerakusan akan harta di masyarakat modern, yang sebagian diantaranya mengakibatkan tindakan korupsi, sebagian disumbang oleh budaya kapitalisme.
Lalu apa yang perlu kita lakukan? Perubahan yang harus dilakukan adalah dengan mengubah struktur yang ada dalam rasionalitas pelaku dengan cara menanamkan pengertian bahwa tindakan korupsi itu melanggar hukum dan moralitas. Pelaku korupsi harus disadarkan bahwa perilakunya tidak rasional karena resiko yang begitu berat yang akan dihadapinya, yaitu, bukan hanya penjara tetapi juga pelanggengan pemiskinan masyarakat. Namun keberhasilan upaya penyadaran ini sangat ditentukan oleh keseriusan para penegak hukum mempraktikkan Law Enforcement. Perubahan ini paling mungkin dilakukan oleh masyarakat, yaitu, dengan meningkatkan sikap kritis mereka terhadap tindakan korupsi. Sikap kritis ini harus dijaga keberlangsungannya dengan cara membentuk sebanyak mungkin simpul-simpul di masyarakat yang bisa mengawasi setiap praktik pemerintahan. Kehadiran Indonesian Corruption Watch (ICW) dan KPK tentu merupakan darah segar bagi usaha memerangi korupsi. Namun tidak cukup dengan dua institusi tersebut, diperlukan simpul-simpul lain di masyarakat yang bersedia berperang melawan koruptor.
Sedikitnya ada dua penyebab ketidakmampuan (impotensi) pemerintah memberantas korupsi. Pertama, korupsi sangat lekat dengan kekuasaan, kewenangan dan pemilikan senjata, dimana kesemuanya dimiliki oleh pemerintah beserta jajaran perangkat hukumnya seperti kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan sejumlah lembaga pengawasan. Artinya, pihak yang paling potensial melakukan korupsi adalah pemerintah. Pada saat perilaku korup sudah menjadi budaya pemerintahan, maka setiap usaha pemberantasan korupsi sama halnya dengan mission imposible.
Kedua, pemberantasan korupsi sulit dilakukan karena perilaku korup pada dasarnya merupakan struktur yang terdapat dalam rasio pelaku sebagai hasil sedimentasi dari perulangan praktik korupsi yang berjalan dari waktu ke waktu. Praktik korupsi yang bisa dilakukan berulang-ulang oleh pelaku ini, memiliki implikasi pada terbaliknya cara pikir. Nikmat pribadi karena pemilikan materi yang berlimpah, disertai dengan miskinnya kesadaran moral, akhirnya menyeret pelaku pada keyakinan bahwa melakukan korupsi lebih rasional dibanding menghindarinya. Semakin banyak pengalaman korupsi, semakin wajar dan rasional pula perilaku tersebut di mata pelakunya.
Penilaian masyarakat yang telah terkena dampak kapitalisme dan materialisme, yang meletakan standar kesuksesan seseorang dari harta kekayaan yang dimiliki, menambah kuat rasionalitas korupsi ini. Standar ini memicu semangat pelaku untuk memiliki materi yang sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, bahkan dengan cara melanggar aturan dan hukum. Kita dapat mengatakan bahwa keserakahan terhadap materi ini juga diakibatkan oleh implikasi dari budaya kapitalisme yang sangat mengagungkan harta milik. Sejumlah pengamat menilai bahwa biang keladi korupsi adalah kapitalisme serta sekutu sejarahnya, yaitu, kolonialisme (Klitgaard, 1998:85). Meskipun kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan kapitalisme, namun hampir tidak dapat dipungkiri bahwa munculnya fenomena kerakusan akan harta di masyarakat modern, yang sebagian diantaranya mengakibatkan tindakan korupsi, sebagian disumbang oleh budaya kapitalisme.
Lalu apa yang perlu kita lakukan? Perubahan yang harus dilakukan adalah dengan mengubah struktur yang ada dalam rasionalitas pelaku dengan cara menanamkan pengertian bahwa tindakan korupsi itu melanggar hukum dan moralitas. Pelaku korupsi harus disadarkan bahwa perilakunya tidak rasional karena resiko yang begitu berat yang akan dihadapinya, yaitu, bukan hanya penjara tetapi juga pelanggengan pemiskinan masyarakat. Namun keberhasilan upaya penyadaran ini sangat ditentukan oleh keseriusan para penegak hukum mempraktikkan Law Enforcement. Perubahan ini paling mungkin dilakukan oleh masyarakat, yaitu, dengan meningkatkan sikap kritis mereka terhadap tindakan korupsi. Sikap kritis ini harus dijaga keberlangsungannya dengan cara membentuk sebanyak mungkin simpul-simpul di masyarakat yang bisa mengawasi setiap praktik pemerintahan. Kehadiran Indonesian Corruption Watch (ICW) dan KPK tentu merupakan darah segar bagi usaha memerangi korupsi. Namun tidak cukup dengan dua institusi tersebut, diperlukan simpul-simpul lain di masyarakat yang bersedia berperang melawan koruptor.
Minggu, 08 November 2009
THE WORD WE SPEAK
I think that everybody agree with this phrase “ACTION SPEAKS LOUDER THAN WORD”. The phrase is so active in people who like to show their capacity through their action. In my part, I can say that I’m not really verbal. I seldom express my capacities through words. I sometimes even find talking with people, a boring business. Words for me have earned some negative impact. A lot of times, I’ve seen lots of people contradicting each other just because of bad words. Words almost all the time are bad; they are a source of conflict; people use words to curse, humiliate and fool others; words are just noise. Actions on the other hand is silent, effective more concrete and more appreciated. Praise God! I’m so active; I can easily adapt; I am not sickly. I must celebrate for not being so expressive in words! But I sense I have missed a very important message why God create sounds and words.
Since I have been joined with TALENTA SCHOOL as a teacher, I find myself confronting and dealing with the real capacity of words. The students here are so active and fully alive. Action is almost a history for these students. They talk, study, play, long… very long. These students have found the gift that words can offers. The capacity of words to express their need in very soothing manner; the capacity of words to bring laughter; the capacity to bring back life once energetic and strong body thru their stories; the capacity to make one’s life a mirror for others; it is by these capacities that word is just a useless and hostile noise. It is also by these capacities why word became an instrument of affection, clarity, hope, love and many more.
In my little experience of life, I have almost lost faith in words, words that punished me a lot. People said bad word to me; I seldom heard good ones. I said bad words to people; I seldom spoke good ones. I’ve heard much of what I don’t like to hear; I’ve not spoken what I wanted to speak. I’ve been struggling for words; words to say and hear. Words have been a symbol of my weakness. But now these TALENTA STUDENTS have become symbols and signs of faith in words. The word that hurts, is the same word that heals. The words that offers hatred is the word that gives love. Now, I understand that word is powerful as action.
I remember what a student grade 8 told me. He said, “When you’re talking in front of the class, I feel I have no more fear to express myself in words.” Then I realized that the essence of being a teacher is to actualize the word into action. Action to say myself with words and do what I say, so that my word not trap by slogan “ NATO” (No Action, Talk Only). Indeed nobody wants to be in one of that big trap and Sydne J. Harris, a great motivator, always remind us that “No one should pay attention to a man delivering a lecture or a sermon on his ‘philosophy of life’ until we know exactly how he treats his wife, his children, his neighbors, his friends, his subordinates and his enemies.” What is in that sound that can give so much hope? A sound that is articulated by the tongue, comes out of the mouth, fills the air and fades away. Fades away . . . and absorbed by the heart.
Since I have been joined with TALENTA SCHOOL as a teacher, I find myself confronting and dealing with the real capacity of words. The students here are so active and fully alive. Action is almost a history for these students. They talk, study, play, long… very long. These students have found the gift that words can offers. The capacity of words to express their need in very soothing manner; the capacity of words to bring laughter; the capacity to bring back life once energetic and strong body thru their stories; the capacity to make one’s life a mirror for others; it is by these capacities that word is just a useless and hostile noise. It is also by these capacities why word became an instrument of affection, clarity, hope, love and many more.
In my little experience of life, I have almost lost faith in words, words that punished me a lot. People said bad word to me; I seldom heard good ones. I said bad words to people; I seldom spoke good ones. I’ve heard much of what I don’t like to hear; I’ve not spoken what I wanted to speak. I’ve been struggling for words; words to say and hear. Words have been a symbol of my weakness. But now these TALENTA STUDENTS have become symbols and signs of faith in words. The word that hurts, is the same word that heals. The words that offers hatred is the word that gives love. Now, I understand that word is powerful as action.
I remember what a student grade 8 told me. He said, “When you’re talking in front of the class, I feel I have no more fear to express myself in words.” Then I realized that the essence of being a teacher is to actualize the word into action. Action to say myself with words and do what I say, so that my word not trap by slogan “ NATO” (No Action, Talk Only). Indeed nobody wants to be in one of that big trap and Sydne J. Harris, a great motivator, always remind us that “No one should pay attention to a man delivering a lecture or a sermon on his ‘philosophy of life’ until we know exactly how he treats his wife, his children, his neighbors, his friends, his subordinates and his enemies.” What is in that sound that can give so much hope? A sound that is articulated by the tongue, comes out of the mouth, fills the air and fades away. Fades away . . . and absorbed by the heart.
Selasa, 18 Agustus 2009
SELAMAT DATANG REJIM 20:8
Rejim 20 : 80
Kalau kita mengikuti perkembangan berita di TV, internet maupun surat khabar lokal dan nasional tentang proses pemilu (pileg dan pilpres 2009) kemarin, sangat jelas bagi kita bagaimana para elite kekuasaan di negri ini punya ambisi untuk menciptakan Indonesia sebagai negara bangsa yang menganut “demokrasi poliarki”. Salah satu contoh konkrit dari ambisi tersebut adalah bagaimana para elite sudah mulai melobi sana-sini jatah kursi kekuasaan. Lalu apa dan bagaimana konsekuensi logis dari praktik demokrasi poliarki bagi rakyat Indonesia?
Demokrasi poliarki sebagaimana yang sedang ramai didiskusikan dalam media jejaring sosial facebook dan malist group bahwa pemahaman tersebut selalu merujuk pada pandangan William Robinson. Menurutnya demokrasi poliarki merupakan sebuah sistem yang dikendalikan oleh sekelompok kecil elit saja dan rakyat hanya memilih elit-elit yang sedang berkompetisi. Yang ikut berkompetisi adalah calon-calon yang disodorkan oleh elit, sedang nuansa rakyat melahirkan pemimpinnya sendiri sangat jauh panggang dari api. Paling tidak itulah yang terjadi pada pemilu Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang. Dalam konteks geopolitik global praktik demokrasi poliarki ini yang paling kentara terjadi ketika Mikhael Gorbachev dan para tokoh politik serta pebisnis ulung dunia pada akhir September, 1995 berkumpul mengadakan pertemuan di Hotel Fairmont San Fransisco AS. Isu yang diangkat dalam pertemuan itu tentang “akan seperti apakah masa depan masyarakat manusia di planet bumi ini.” Setelah beberapa hari peserta berdiskusi berbagai persoalan manusia dari beragam sudut pandang, akhirnya mereka merapat pada suatu imajinasi kolektif yakni imajinasi masyarakat 20:80. Imajinasi masyarakat 20:80 adalah di masa depan masyarakat dunia akan terbagi menjadi dua, yaitu 20 % warga dunia akan aktif menyangga dunia sebagai produsen, sedangkan sisanya yang 80 % akan sebagai konsumen.
Mengingat yang hadir dalam pertemuan itu adalah tokoh-tokoh politik dan pelaku-pelaku bisnis raksasa, maka imajinasi masyarakat 20:80 itu harus dipandang sebagai hal yang tidak main-main. Mereka pasti punya alasan kuat sampai pada kesimpulan tersebut, bahkan jikalau alasan itu adalah alasan-alasan yang membenarkan mengalirnya keuntungan atau kesejahteraan dunia ke kantong-kantong pribadi mereka yang jumlahnya hanya 20 persen itu. Mungkin saja itu bukan hal imajinasi lagi, tetapi lebih merupakan skenario yang sedang dan akan terus mereka jalankan.
Tidak hanya di lapangan ekonomi saja lapis kecil, 20 % mengendalikan sumber daya ekonomi yang jauh lebih banyak, tetapi ini juga harus didukung oleh bangunan politik yang senada, dan bangunan politik itu adalah demokrasi poliarki.
Ketika reformasi adalah juga bermakna sebagai Politik Pintu Terbuka fase 3 (fase 1 tahun 1870-an, fase ke 2 mulai tahun 1966, awal Orde Baru), maka itu berarti bahwa ketika selama Orde Baru pintu baru dibuka setengahnya bagi masuk-keluarnya modal asing, maka saat reformasi pintu itu menjadi terbuka penuh. Imajinasi masyarakat 20 : 80 mendapatkan momentum untuk realisasinya di bumi Indonesia. Cita-cita konsentrasi kekayaan, kesejahteraan pada lapis 20 % ini dengan turunnya rejim Soeharto seakan mendapatkan momentumnya untuk menjadikan Indonesia sebagai ladang perburuan yang semakin terbuka.
Maka ketika wujud politik sudah terbangun sesuai dengan kepentingan masyarakat 20 : 80, dan bangunan demokrasi yang ada sudah dirasa kompatibel dengan kepentingan masyarakat 20:80, itulah saat ketika rejim 20:80 ini memasuki fase stabilisasi. Pasca pemilihan presiden 2009 ini harus juga kita maknai sebagai fase stabilisasi rejim 20:80. Mengapa demikian? Output akhir dari desain politik demokrasi poliarki adalah kekuasaan tetap di tangan elit, yang dalam hal ini adalah elit yang siap sedia bekerja sama dengan kepentingan- kepentingan global, terlebih dengan Amerika dan sekutu-sekutunya, perusahaan-perusahaan transnasional, dan big businessman. Bekerja sama di sini harus dipandang sebagai ada pihak yang melayani dan yang dilayani, bukan dalam arti kerjasama yang setara sebagai sama-sama bangsa merdeka. Artinya adalah peta geopolitik internasional itu tetap tidak berubah. Melawan ini tentu saja penuh tantangan. Dan ini memang harus dilawan karena akankah kita diam diri ketika berlangsung proses terkonsentrasinya kesejahteraan hanya di lapis segelintir orang saja? Bukankah itu menyimpang dari semangat diproklamasikan NKRI ini seperti yang ditulis dalam Pembukaan UUD 1945?
WWW.pkbangsaan.com
Kalau kita mengikuti perkembangan berita di TV, internet maupun surat khabar lokal dan nasional tentang proses pemilu (pileg dan pilpres 2009) kemarin, sangat jelas bagi kita bagaimana para elite kekuasaan di negri ini punya ambisi untuk menciptakan Indonesia sebagai negara bangsa yang menganut “demokrasi poliarki”. Salah satu contoh konkrit dari ambisi tersebut adalah bagaimana para elite sudah mulai melobi sana-sini jatah kursi kekuasaan. Lalu apa dan bagaimana konsekuensi logis dari praktik demokrasi poliarki bagi rakyat Indonesia?
Demokrasi poliarki sebagaimana yang sedang ramai didiskusikan dalam media jejaring sosial facebook dan malist group bahwa pemahaman tersebut selalu merujuk pada pandangan William Robinson. Menurutnya demokrasi poliarki merupakan sebuah sistem yang dikendalikan oleh sekelompok kecil elit saja dan rakyat hanya memilih elit-elit yang sedang berkompetisi. Yang ikut berkompetisi adalah calon-calon yang disodorkan oleh elit, sedang nuansa rakyat melahirkan pemimpinnya sendiri sangat jauh panggang dari api. Paling tidak itulah yang terjadi pada pemilu Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang. Dalam konteks geopolitik global praktik demokrasi poliarki ini yang paling kentara terjadi ketika Mikhael Gorbachev dan para tokoh politik serta pebisnis ulung dunia pada akhir September, 1995 berkumpul mengadakan pertemuan di Hotel Fairmont San Fransisco AS. Isu yang diangkat dalam pertemuan itu tentang “akan seperti apakah masa depan masyarakat manusia di planet bumi ini.” Setelah beberapa hari peserta berdiskusi berbagai persoalan manusia dari beragam sudut pandang, akhirnya mereka merapat pada suatu imajinasi kolektif yakni imajinasi masyarakat 20:80. Imajinasi masyarakat 20:80 adalah di masa depan masyarakat dunia akan terbagi menjadi dua, yaitu 20 % warga dunia akan aktif menyangga dunia sebagai produsen, sedangkan sisanya yang 80 % akan sebagai konsumen.
Mengingat yang hadir dalam pertemuan itu adalah tokoh-tokoh politik dan pelaku-pelaku bisnis raksasa, maka imajinasi masyarakat 20:80 itu harus dipandang sebagai hal yang tidak main-main. Mereka pasti punya alasan kuat sampai pada kesimpulan tersebut, bahkan jikalau alasan itu adalah alasan-alasan yang membenarkan mengalirnya keuntungan atau kesejahteraan dunia ke kantong-kantong pribadi mereka yang jumlahnya hanya 20 persen itu. Mungkin saja itu bukan hal imajinasi lagi, tetapi lebih merupakan skenario yang sedang dan akan terus mereka jalankan.
Tidak hanya di lapangan ekonomi saja lapis kecil, 20 % mengendalikan sumber daya ekonomi yang jauh lebih banyak, tetapi ini juga harus didukung oleh bangunan politik yang senada, dan bangunan politik itu adalah demokrasi poliarki.
Ketika reformasi adalah juga bermakna sebagai Politik Pintu Terbuka fase 3 (fase 1 tahun 1870-an, fase ke 2 mulai tahun 1966, awal Orde Baru), maka itu berarti bahwa ketika selama Orde Baru pintu baru dibuka setengahnya bagi masuk-keluarnya modal asing, maka saat reformasi pintu itu menjadi terbuka penuh. Imajinasi masyarakat 20 : 80 mendapatkan momentum untuk realisasinya di bumi Indonesia. Cita-cita konsentrasi kekayaan, kesejahteraan pada lapis 20 % ini dengan turunnya rejim Soeharto seakan mendapatkan momentumnya untuk menjadikan Indonesia sebagai ladang perburuan yang semakin terbuka.
Maka ketika wujud politik sudah terbangun sesuai dengan kepentingan masyarakat 20 : 80, dan bangunan demokrasi yang ada sudah dirasa kompatibel dengan kepentingan masyarakat 20:80, itulah saat ketika rejim 20:80 ini memasuki fase stabilisasi. Pasca pemilihan presiden 2009 ini harus juga kita maknai sebagai fase stabilisasi rejim 20:80. Mengapa demikian? Output akhir dari desain politik demokrasi poliarki adalah kekuasaan tetap di tangan elit, yang dalam hal ini adalah elit yang siap sedia bekerja sama dengan kepentingan- kepentingan global, terlebih dengan Amerika dan sekutu-sekutunya, perusahaan-perusahaan transnasional, dan big businessman. Bekerja sama di sini harus dipandang sebagai ada pihak yang melayani dan yang dilayani, bukan dalam arti kerjasama yang setara sebagai sama-sama bangsa merdeka. Artinya adalah peta geopolitik internasional itu tetap tidak berubah. Melawan ini tentu saja penuh tantangan. Dan ini memang harus dilawan karena akankah kita diam diri ketika berlangsung proses terkonsentrasinya kesejahteraan hanya di lapis segelintir orang saja? Bukankah itu menyimpang dari semangat diproklamasikan NKRI ini seperti yang ditulis dalam Pembukaan UUD 1945?
WWW.pkbangsaan.com
Jumat, 12 Juni 2009
Pemilih Cerdas Memilih Pemimpin Berkualitas
Beberapa pekan lalu (09/06/2009) JK - Wiranto mengunjungi wakil petinggi Gereja Katolik di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) - Jakarta. Sehari sebelumnya kandidat capres dan cawapres yang sama juga mengunjungi para petinggi Gereja Kristen di Gedung Persatuan Gereja Indonesia (PGI). Agenda yang dibicarakan berkaitan dengan pilpres 2009, dimana harus ada dialog kepentingan antara para elite politik dan kepentingan pemuka agama. Dari sisi pemuka agama kepentingan yang diajukan kepada para elite politik adalah kalau nanti terpilih menjadi pemimpin RI, perlindungi terhadap hak-hak para konstituen minoritas, seperti kebebasan beragama termasuk mendirikan tempat ibadah mutlak difasilitasi. Demikianpun hak-hak lainnya sebagaimana yang diatur oleh UUD 1945. Sementara dari sang elite politik, kepentingan yang mau didapatkan dari para konstituen minoritas adalah dukungan suara untuk memenangkan pilpres 2009.
Dalam studi ilmu politik terutama dari sudut pendekatan ”elite politik” pertemuan yang intens antara konstituen dengan para elite politik seperti yang dilakukan oleh JK - Wiranto dan para kandidat capres dan cawapres lainnya menjelang pemilu ibaratnya para pengusaha dan penjual yang menjajakan barang dagangan mereka berupa agenda dan program politik yang kemudian ditawarkan dalam sebuah pasar terbuka bernama pemilihan umum. Anggota masyarakat lain hanya berperanan memilih dan membeli dagangan yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan sangat tergantung dari kesungguhan, kecerdasan dan daya tarik sang kandidat yang melakukan tugas para entrepreneur dalam bidang politik.
Kedekatan seseorang dengan keputusan politik dan kekuasaan politik dapat dibandingkan dengan kedekatan seorang nasabah terhadap bank untuk mendapatkan kredit. Dalam kedua keadaan tersebut yang diperlukan adalah kesanggupan untuk mendapatkan akses dan kemampuan menciptakan kepercayaan. Demikian pun persaingan antara elite politik berlaku menurut kompetitif, yang didasarkan pada kreativitas, tanggungjawab serta kemahiran memberikan respon cepat. Mampukah JK – Wiranto beserta para kandidat lainnya menjaga kepercayaan dari konstituen minoritas dengan merealisasikan berbagai persoalan bersama, yakni masalah penegakan hukum yang adil, perlindungan hak-hak minoritas seperti kebebasan beribadah termasuk kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, pemberhentian perda-perda yang kontras dengan UUD 1945, keadilan di bidang ekonomi, dan akses pendidikan yang merata kepada semua rakyat, dlsbnya. Belum bisa dibuktikan.
Iklan dari KPU ”Pemilih Cerdas memilih Pemimpin yang Berkualitas” tidak lain mengundang kita untuk memilih pemimpin yang mampu melindungi hak-hak semua warganegaranya termasuk hak kaum minoritas. Dengan kata lain sebagai konsumen politik yang cerdas perlu memilih pemimpin politik yang punya tingkat toleransi terhadap berbagai pendapat yang berbeda (seperti halnya tingkat toleransi terhadap berbagai produk yang dijajakan di pasar), kemampuan untuk mengambil beberapa keputusan politik setelah meninjau semua pendapat yang ada (seperti keputusan untuk membeli beberapa produk setelah melihat segala sesuatu yang ditawarkan), dan suatu budaya politik yang didasarkan pada pengendalian diri (yang dapat dibandingkan dengan sikap hemat dan sikap asketis seorang kapitalis sejati).
Syarat-syarat tersebut dibutuhkan karena para elite politik bertugas untuk menerjemahkan pluralisme sosial menjadi persaingan untuk memperebutkan posisi dan pengaruh, yang berlangsung secara tajam melalui kompetisi dan tawar-menawar (bargaining), tetapi tanpa menggunakan kekerasan (seperti halnya orang tidak dapat dipaksa untuk membeli atau menjual sesuatu dalam pasar). Dan semoga kita mampu menjadi konsumen politik yang cerdas untuk memilih pemimpin yang berkualitas.
Dalam studi ilmu politik terutama dari sudut pendekatan ”elite politik” pertemuan yang intens antara konstituen dengan para elite politik seperti yang dilakukan oleh JK - Wiranto dan para kandidat capres dan cawapres lainnya menjelang pemilu ibaratnya para pengusaha dan penjual yang menjajakan barang dagangan mereka berupa agenda dan program politik yang kemudian ditawarkan dalam sebuah pasar terbuka bernama pemilihan umum. Anggota masyarakat lain hanya berperanan memilih dan membeli dagangan yang ditawarkan. Apa yang ditawarkan sangat tergantung dari kesungguhan, kecerdasan dan daya tarik sang kandidat yang melakukan tugas para entrepreneur dalam bidang politik.
Kedekatan seseorang dengan keputusan politik dan kekuasaan politik dapat dibandingkan dengan kedekatan seorang nasabah terhadap bank untuk mendapatkan kredit. Dalam kedua keadaan tersebut yang diperlukan adalah kesanggupan untuk mendapatkan akses dan kemampuan menciptakan kepercayaan. Demikian pun persaingan antara elite politik berlaku menurut kompetitif, yang didasarkan pada kreativitas, tanggungjawab serta kemahiran memberikan respon cepat. Mampukah JK – Wiranto beserta para kandidat lainnya menjaga kepercayaan dari konstituen minoritas dengan merealisasikan berbagai persoalan bersama, yakni masalah penegakan hukum yang adil, perlindungan hak-hak minoritas seperti kebebasan beribadah termasuk kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah, pemberhentian perda-perda yang kontras dengan UUD 1945, keadilan di bidang ekonomi, dan akses pendidikan yang merata kepada semua rakyat, dlsbnya. Belum bisa dibuktikan.
Iklan dari KPU ”Pemilih Cerdas memilih Pemimpin yang Berkualitas” tidak lain mengundang kita untuk memilih pemimpin yang mampu melindungi hak-hak semua warganegaranya termasuk hak kaum minoritas. Dengan kata lain sebagai konsumen politik yang cerdas perlu memilih pemimpin politik yang punya tingkat toleransi terhadap berbagai pendapat yang berbeda (seperti halnya tingkat toleransi terhadap berbagai produk yang dijajakan di pasar), kemampuan untuk mengambil beberapa keputusan politik setelah meninjau semua pendapat yang ada (seperti keputusan untuk membeli beberapa produk setelah melihat segala sesuatu yang ditawarkan), dan suatu budaya politik yang didasarkan pada pengendalian diri (yang dapat dibandingkan dengan sikap hemat dan sikap asketis seorang kapitalis sejati).
Syarat-syarat tersebut dibutuhkan karena para elite politik bertugas untuk menerjemahkan pluralisme sosial menjadi persaingan untuk memperebutkan posisi dan pengaruh, yang berlangsung secara tajam melalui kompetisi dan tawar-menawar (bargaining), tetapi tanpa menggunakan kekerasan (seperti halnya orang tidak dapat dipaksa untuk membeli atau menjual sesuatu dalam pasar). Dan semoga kita mampu menjadi konsumen politik yang cerdas untuk memilih pemimpin yang berkualitas.
Senin, 11 Mei 2009
Pilpres RI 2009: Siapa Yang Layak Dipilih?
Melihat nama-nama capres dan cawapres yang masuk ke dalam bursa pemilu 2009, alam bawah sadar kita langsung tergerak untuk menimang-nimang ”harus memilih siapa.” Pertanyaan itu kalau ditelisik lebih jauh di satu sisi merupakan ekspresi dari harapan masyarakat akan sebuah perubahan tatanan kehidupan sosial yang lebih baik, dimana para elite/pemimpin sebelumnya atau yang masih menjabat (incumbent) kurang mampu menangani isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia, seperti masalah kemiskinan, buta huruf, korupsi, ketidakadilan, dan penyediaan infrastruktur yang tidak merata. Sementara di sisi lain, pertanyaan ’harus memilih siapa’ hendak mengarahkan kita untuk menyeleksi kepatutan dan kelayakan seorang pemimpin berdasarkan kebutuhan dan keinginan nyata masyarakat sekarang ini. Kebutuhan riil itu tidak lain dari bagaimana upaya seorang pemimpin dan seluruh masyarakat mengatasi persoalan-persoalan sosial yang telah disebutkan di atas. Kalau para elite politik berani mengadakan kontrak sosial dengan para konstituennya dan punya komitment kuat untuk melakukan apa yang telah menjadi janjinya, maka masyarakat tidak segan-segan memilihnya sebagai pemimpin.
Tanggungjawab untuk memajukan kehidupan bersama adalah usaha dan partisipasi aktif semua orang. Sebagai salah satu bentuk tanggungjawab nyata kita itu adalah perlu memiliki kriteria dan pengatahuan kolektif tentang karakter, kepribadian dan kemampuan dari sang calon capres dan cawapres 2009 ini. Maka berikut ini beberapa kriteria seorang pemimpin yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi seorang pemimpin Indonesia di masa kini dan yang akan datang.
Pertama, seorang pemimpin yang hendak dipilih adalah seorang elite politik yang memiliki tanggung jawab besar, haruslah memiliki pengetahuan yang luas. Unsur ini sangat penting di masa kini. Mengapa demikian ? Agar dapat berubah lebih cepat dalam persaingan yang ketat dan cepat dimana lingkungan yang sangat tidak pasti untuk ke depan, pemimpin harus mampu berfungsi sebagai katalis dalam problem solving, toleran terhadap resiko, berfikir dalam gambaran keseluruhan dengan keahlian teknis yang menonjol, fokus dalam mengembangkan hal-hal yang tidak terukur, Memiliki keterampilan non teknis dan pengetahuan lintas fungsi/antar disiplin seperti matematika, logika, sejarah, filsafat, sastra dan bahasa asing serta disiplin ilmu lainnya.
Kedua, pemimpin harus memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan informasi dengan baik dan mengkomunikasikannya dengan jelas, singkat, dan persuasif, keterampilan untuk menganalisis informasi yang kompleks sampai membuat keputusan yang tepat berdasarkan pendekatan secara logis. Biasanya seorang pemimpin akan mencari solusi atau jawaban yang terbaik, bukan jawaban yang ingin kebanyakan didengar oleh bawahan.
Ketiga, seorang pemimpin yang hebat biasanya juga “knowledge worker” yang seringkali memiliki pengetahuan antardisiplin dan memiliki pengalaman, serta secara bersamaan menerapkan pengetahuan yang berasal dari beberapa bidang untuk memecahkan masalah. Mereka seringkali dapat mengkombinasikan pengetahuan yang berbeda-beda, seperti bisnis dan teknologi. Dan keempat, adalah sorang pemimpin masa depan juga harus mengerti visi organisasi yang spesifik dan berperan untuk bisa melihat dan merespons kebutuhan masyarakat.
Jadi pada intinya seorang pemimpin masa depan apabila ingin efektif, maka diperlukan lebih banyak pengetahuan yang bersifat menyeluruh — tidak perlu menjadi ahli, tetapi setidaknya cukup mengenal dengan baik untuk dapat menjawab pertanyaan yang tepat dari orang lain, memecahkan masalah dengan cerdas, serta membuat keputusan yang tepat yang didasari pada proses yang logis. Adakah kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas ada dalam diri para kandidat capres dan cawapres 2009? Kita semua dapat menentukan mana yang terbaik buat bangsa kita yang tercinta ini, Indonesia.
Tanggungjawab untuk memajukan kehidupan bersama adalah usaha dan partisipasi aktif semua orang. Sebagai salah satu bentuk tanggungjawab nyata kita itu adalah perlu memiliki kriteria dan pengatahuan kolektif tentang karakter, kepribadian dan kemampuan dari sang calon capres dan cawapres 2009 ini. Maka berikut ini beberapa kriteria seorang pemimpin yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi seorang pemimpin Indonesia di masa kini dan yang akan datang.
Pertama, seorang pemimpin yang hendak dipilih adalah seorang elite politik yang memiliki tanggung jawab besar, haruslah memiliki pengetahuan yang luas. Unsur ini sangat penting di masa kini. Mengapa demikian ? Agar dapat berubah lebih cepat dalam persaingan yang ketat dan cepat dimana lingkungan yang sangat tidak pasti untuk ke depan, pemimpin harus mampu berfungsi sebagai katalis dalam problem solving, toleran terhadap resiko, berfikir dalam gambaran keseluruhan dengan keahlian teknis yang menonjol, fokus dalam mengembangkan hal-hal yang tidak terukur, Memiliki keterampilan non teknis dan pengetahuan lintas fungsi/antar disiplin seperti matematika, logika, sejarah, filsafat, sastra dan bahasa asing serta disiplin ilmu lainnya.
Kedua, pemimpin harus memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan informasi dengan baik dan mengkomunikasikannya dengan jelas, singkat, dan persuasif, keterampilan untuk menganalisis informasi yang kompleks sampai membuat keputusan yang tepat berdasarkan pendekatan secara logis. Biasanya seorang pemimpin akan mencari solusi atau jawaban yang terbaik, bukan jawaban yang ingin kebanyakan didengar oleh bawahan.
Ketiga, seorang pemimpin yang hebat biasanya juga “knowledge worker” yang seringkali memiliki pengetahuan antardisiplin dan memiliki pengalaman, serta secara bersamaan menerapkan pengetahuan yang berasal dari beberapa bidang untuk memecahkan masalah. Mereka seringkali dapat mengkombinasikan pengetahuan yang berbeda-beda, seperti bisnis dan teknologi. Dan keempat, adalah sorang pemimpin masa depan juga harus mengerti visi organisasi yang spesifik dan berperan untuk bisa melihat dan merespons kebutuhan masyarakat.
Jadi pada intinya seorang pemimpin masa depan apabila ingin efektif, maka diperlukan lebih banyak pengetahuan yang bersifat menyeluruh — tidak perlu menjadi ahli, tetapi setidaknya cukup mengenal dengan baik untuk dapat menjawab pertanyaan yang tepat dari orang lain, memecahkan masalah dengan cerdas, serta membuat keputusan yang tepat yang didasari pada proses yang logis. Adakah kriteria-kriteria yang telah disebutkan di atas ada dalam diri para kandidat capres dan cawapres 2009? Kita semua dapat menentukan mana yang terbaik buat bangsa kita yang tercinta ini, Indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)